#REVISI UU PERIMBANGAN KEUANGAN

Komisi XI DPR RI meminta masukan dari Pemerintah Provinsi Bali terkait rencana merevisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ...

Sejumlah tokoh masyarakat Bali menilai revisi UU No 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, ...

Wakil Ketua DPRD Bali Dr Nyoman Sugawa Korry menegaskan pentingnya revisi UU Nomor 33/2004 itu, sebagaimana dikehendaki oleh ...

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyambut positif usulan legislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor ...

Rapat paripurna DPRD Bali menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ...

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2015, dan ...

Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK resmi masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional Prioritas 2015 setelah Rapat ...

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dapat merevisi besaran dana perimbangan yang tertuang ...

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengusulkan supaya UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat ...

Pemerintah Provinsi Bali menitipkan sejumlah persoalan terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah pada Komite IV Dewan ...